Equality Before The Law

HB Seven       Bergaya Pengamat , Renungan    9 comments   

Sungguh miris melihat negeri ini khususnya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di negeri ini ternyata masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Masih banyak perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan penegakan hukum di negeri ini. Konsep equality before the law hanyalah isapan jempol belaka. Equality before the law atau persamaan di depan hukum masih jauh dari harapan,.penegakan hukum sangatlah tajam untuk pelaku yang notabene berstatus rakyat kecil, sedangkan untuk para elit baik itu elit politik ataupun elit karena kekayaannya, penegakan hukumnya sangatlah tumpul. Artinya bahwa keadilan yang diharapkan masyarakat belumlah bisa diraih, dengan kata lain rakyat kecil ini bagaikan si pungguk merindukan bulan. 

Kasus pencurian semangka, pencurian kakau, pencurian kapas, bahkan yang terakhir kasus pencurian sandal dan pisang, pihak aparat sangatlah sigap dan cepat dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hanya dalam hitungan bulan kasus-kasus tersebut sudah mempunyai putusan pengadilan yang menetapkan para pelaku pencurian tersebut resmi menjadi terpidana. Sedangkan untuk menangani kasus-kasus yang secara nyata merugikan negara sampai triliunan rupiah sampai bertahun-tahun belum selesai bahkan akhirnya kasus-kasus tersebut hanya menguap entah kemana. 

Sebenarnya masyarakat pasti maklum ketika memang terjadi tindak pidana pencurian, sangatlah wajar apabila para pelaku tersebut diadili dan dihukum. Tetapi kenapa ada perbedaan perlakuan antara pencurian biasa dengan para koruptor dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Ketika pencuri biasa tertangkap, perlakuan aparat penegak hukum sangat keras, sedangkan kalau para elit politik ataupun orang kaya yang tertangkap, maka perlakuannya begitu halus penuh dengan kesopanan. Kehidupan dalam penjara pun juga sarat dengan diskriminasi. Penerapan hukuman ataupun sanksi juga belum mencerminkan keadilan bagi pelaku yang notabene rakyat kecil. Pencuri kelas teri dalam pemberian sanksi kadang lebih berat dibandingkan dengan pencuri uang rakyat alias para koruptor yang secara jelas telah mencuri uang rakyat, dimana kerugian itu tidak hanya diderita oleh satu personal melainkan yang menderita kerugian adalah seluruh rakyat Indonesia hukumannya sangat ringan, bahkan tahu tahu telah terdengar pelaku sudah bebas. Selain itu juga bagi rakyat kecil penjara memang betul-betul penjara, sedangkan bagi para elit meskipun statusnya sama yaitu sebagai seorang terpidana namun penjara yang ditempati fasilitasnya lebih memadai, bahkan bisa dikatakan meski dipenjara namun masih bisa dengan santai dan nyaman menikmati kemewahan. 

Dengan adanya perbedaan perbedaan perlakuan tersebut, mengutip penuturan Said Agil Siroj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di kompas.com dalam artikel Penegakan Hukum Kehilangan Moralitas tanggal 07 Januari 2012, kekerasan dalam konflik antara rakyat dan aparatur negara khususnya polisi sudah menjadi gambaran betapa rakyat merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. Jadi sangatlah wajar kalau saat ini sering terjadi bentrok rakyat dengan aparat, karena rakyat telah tersinggung rasa keadilan mereka. 

Ketika penegakan hukum yang berkeadilan hanya didasarkan pada kepentingan sesaat serta kepentingan koalisi, aliansi, dan adaptasi tidak didasarkan pada nurani, dan kemanusiaan serta rasa keadilan masyarakat, maka hukum bisa menjadi suatu keadaan yang terbalik dan konsep equality before the law di negeri ini hanyalah sebuah angan belaka.